Aparat Kepolisian Resor Malang, Polda Jawa Timur, berhasil mengamankan SH (67), mantan Kepala Desa (Kades) Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. SH ditangkap terkait dugaan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, mengungkapkan bahwa SH diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi selama menjabat sebagai Kades Wadung dari tahun 2019 hingga 2021.

“Kami berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi dengan satu tersangka berinisial S, yang merupakan mantan Kepala Desa Wadung, Pakisaji,” ujar Kompol Imam Mustolih dalam konferensi pers di Polres Malang, Kamis (16/5/2024).

Menurut Wakapolres, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah membuat laporan belanja fiktif dana desa, sehingga negara mengalami kerugian total sebesar Rp 646.224.639,62 dari anggaran tahun 2019 hingga 2021 yang bersumber dari APBN. Kerugian negara tersebut terungkap setelah dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bundel salinan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 hingga 2023 Desa Wadung, satu bundel salinan dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa Wadung, serta dokumen pendukung lainnya.

“Penggunaannya tidak sesuai dengan RAPBDesa Wadung tahun 2019-2021, jadi tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga terjadi kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadung. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga proses penyidikan, yang melibatkan audit dari Inspektorat Kabupaten Malang.

“Berawal dari laporan masyarakat, kami melaksanakan penyelidikan, klarifikasi, dan kemudian naik ke tingkat penyidikan serta meminta pemeriksaan audit dari Inspektorat,” ungkap AKP Gandha.

Dalam aksinya, SH sering kali membuat proyek-proyek fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembangunan gazebo, pembelian kipas angin, meja rapat, hingga perbaikan mesin molen. AKP Gandha menyebut bahwa pihaknya masih terus menelusuri aliran dana yang disalahgunakan tersebut, dengan dugaan sementara bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

“Sampai dengan saat ini kami masih melakukan tracing penelusuran aset-aset yang kami indikasikan menggunakan uang yang dikorupsi tersebut,” tambahnya.

Atas perbuatannya, SH akan dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara.

 

sumber: humas.polri.go.id