3 Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Dilimpahkan ke Kejari Maluku Tengah

AMBON, iNews.id – Barang bukti, BAP serta tiga tersangka korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Negeri Karlutukara dilimpahkan dari penyidik Satreskrim Polres Maluku Tengah kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Maluku Tengah (Malteng).

“Pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan berkas perkara tersangka ME, HA, dan HR setelah dinyatakan lengkap oleh jaksa (P-21),” kata Kapolres Malteng, AKBP Rositah Umasugi Minggu (10/1/2021).

Penyerahan tahap kedua oleh penyidik diterima langsung oleh Kasie Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, Kejaksaan Negeri Masohi selaku JPU.

Rositah menjelakan, tersangka ME alias Theo (67) merupakan pejabat negeri Karlutukara, HA alias Hengki (42) bendahara negeri, sedangkan HR alias Hengky (44) merupakan Sekertaris Negeri Karlutukara.

“Penyidik akhirnya menyelesaikan kasus korupsi DD dan ADD Negeri Karlutukara dengan tiga tersangka dan kini telah diserahkan kepada jaksa,” katanya.

Menurut dia, para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Untuk tersangka Negeri Karlutukara, ditambahkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun penjara,” ucap Kapolres.

Dengan dilimpahkannya para tersangka dan barang bukti, maka kasus tersebut dinyatakan selesai ditangani Polres Malteng.

“Setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P-21, kami langsung melakukan tahap kedua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk selanjut mereka disidangkan,” katanya.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Unit Tipikor Satreskrim melakukan ekspose perkara di Mapolres Malteng pada hari Senin (28/9/2020). ME alias Theo, HA alias Hengki, dan HR alias Henky (44) diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa Negeri Karlutukara pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Total kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku sebesar Rp215 juta lebih.

sumber: maluku.inews.id